KOTA BEKASI, HIN - Kisruh Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi beberapa waktu lalu, menarik perhatian sejumlah pihak. Diantaranya lembaga ETOS Indonesia Institute.
Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah secara tegas meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk segera menyingkirkan benalu yang ada di dalam tubuh organisasi tersebut.
Baca Juga: Tokoh Pemuda: Kader Golkar Kota Bekasi Harus Kembali Jadi Wali Kota
Hal ini dikatakan Iskandar menanggapi manuver Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Aria Girinaya, yang datang ke kedua lokasi Musda V Partai Golkar Kota Bekasi beberapa waktu lalu.
Dimana Musda V Partai Golkar Kota Bekasi yang dilaksanakan di Gedung Graha Bintang, Ade Puspitasari terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi periode 2020-2025.
Kemudian, di hari yang sama kelompok Nofel Saleh Hilabi juga menggelar Musda V Partai Golkar Bekasi tandingan yang dilaksanakan di Hotel Horison Bekasi. Hasil Musda tersebut Nofel terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi periode 2020-2025.
Melihat kondisi tersebut, Iskandarsyah secara tegas meminta agar DPP Partai Golkar untuk menjatuhkan sanksi berupa pemecatan kepada Aria Girinaya karena dinilai menimbulkan perpecahan.
Menurut Iskandar, bagaimana mungkin Giri berdalih bahwa kehadirannya di dua Musda itu sebagai upaya katalisator guna menyatukan dua kubu yang tengah bertikai. Lantas, kata Iskandar, apa rujukan Giri atas perintah untuk menghadiri dua Musda tersebut.
"Saya minta agar dipecat karena menimbulkan perpecahan," ungkap Iskandar kepada dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/11/2021).
Iskandar menilai bahwa Aria Girinaya sengaja membuat kondisi di DPD Partai Golkar Kota Bekasi ada dualisme kepemimpinan. Sehingga peta konflik di tubuh partai berlambang pohon beringin itu terus berlanjut.
Padahal, Ade Puspitasari telah dilantik oleh Plt DPD Golkar Jabar dan dihadiri Ketum Kosgoro Dave Laksono dan Waketum Partai Golkar Erwin Aksa. Menurut Iskandar, kehadiran petinggi Golkar itu sebagai reresentasi Ketua Umum Partai Golkar dalam rangka melegitimasi Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi.
"Kalau dilihat dari kacamata politik, Musda yang sah adalah Musda kelompok Ade Puspitasari. Dan pastinya SK pengangkatannya sudah jelas. Lantas apa yang mau diperdebatkan lagi?," tanya Iskandar.
Namun ia berharap, agar konflik yang terjadi di dalam internal DPD Partai Golkar Kota Bekasi bisa segera terselesaikan.
Baca Juga: Kusnanto Saidi Dinilai Cawalkot Bekasi Potensial
"Golkar inikan partai yang sudah lama ada, jadi saya berharap konfliknya bisa segera terselesaikan," harap mantan aktivis 98 ini.
Iskandar mengatakan, bila dilihat dari portofolionya, keberadaan Nofel dibandingkan dengan Rahmat Effendi, sangatlah jauh.
"Kita lihat saja portofolionya, antara Nofel dan Rahmat Effendi, sangat jauh. Jadi boleh dibilang Nofel seharusnya belajar dulu, ada sistemnya, jadi followers dulu lah, ada jenjang dan mekanismenya," pungkasnya.
Dalih Girinaya, Kenapa Dirinya Menghadiri Dua Musda
Seperti diketahui, kehadiran Plt DPD Golkar Kota Bekasi Girinaya dinilai memicu konflik di internal Partai Golkar Kota Bekasi. Bahkan dugaan keberpihakan Plt DPD Golkar Kota Bekasi terhadap salah satu kubu itu terus menjadi sorotan para kader dan petinggi DPP Golkar.
Baca Juga: Elektabilitas Partai Golkar Kian Terpuruk, Perindo Diprediksi Bakal Lolos ke Parlememen
Menanggapi tudingan tersebut, mantan Plt DPD Golkar Kota Bekasi Aria Girinaya menuturkan, kehadirannya di dua lokasi Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi tersebut merupakan salah satu upaya katalisator sebagai bagian dari membuka ruang ruang demokrasi.
"Saya hanya ingin membuka ruang demokrasi," ujarnya singkat, Rabu (17/11/2021).
Terkait upaya penyelesaian konflik antara kedua kubu tersebut dengan kehadirannya langsung di dua lokasi Musda yang berbeda, ia secara tegas mengatakan solusinya berupa uji materi saja di Mahkamah Partai.
"Solusinya uji materi saja di Mahkamah Partai," ujarnya
Ia pun menjelaskan maksudnya tersebut, nantinya kedua belah pihak di mediasi Mahkamah Partai dan duduk satu meja.
"Nanti disana mereka akan di mediasi, duduk satu meja, menurunkan ego masing-masing, bicara dari hati ke hati dan lebih mengutamakan kepentingan partai yang lebih besar, yakni kemenangan di Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang," ungkapnya gamblang. (Apl)
Editor : A1H
