JAKARTA, HINews - Pekan ini media di hebohkan dengan berita hutang kereta cepat Jakarta -bandung yang membengkak, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp118 triliun sebagai "bom waktu" bagi keuangan negara di tengah bayang-bayang krisis fiskal. Ekonom menyebut satu-satunya cara paling realistis untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengajukan restrukturisasi utang kepada bank China, meskipun disebut tidak akan mudah.
Sebelumnya Chief Operating (COO) Danantara Dony Oskario menyodorkan tawaran kepada pemerintah untuk menyelesaikan utang proyek KCJB.
Baca Juga: TNI Semakin Kuat dan Harus Lebih Profesional dan Proporsional
Tawaran itu yakni meminta pemerintah menambah penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia selaku pemimpin konsorsium kereta cepat, dan sebagai gantinya pemerintah mengambil alih infrastruktur proyek tersebut.
Menurut pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono menilai utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp118 triliun akan memberatkan fiskal APBN.
"Pembangunan infrastruktur yang di bangun Pemerintahan Jokowi ini "trial n error", karena ada dua beban subsidi dalam proyek ini, yakni subsidi investasi, dan subsidi operasional, berupa tiket yang harus murah," ujarnya, Rabu (15/10/2025)
Baca Juga: Perilaku Koruptif dan Kebocoran APBN Perberat Ekonomi Fiskal
Lanjutnya,Membangun infrastruktur harus ada (5 - E) PILAR dalam membangun Infrastruktur yaitu: 1.Engineering. 2.Education. 3.Enforcement. 4.Environment. 5.Equality.
Sebelumnya Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyodorkan tawaran kepada pemerintah untuk menyelesaikan utang proyek KCJB.
Tawaran itu yakni meminta pemerintah menambah penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia selaku pemimpin konsorsium kereta cepat, dan sebagai gantinya pemerintah mengambil alih infrastruktur proyek tersebut.
Baca Juga: Pembina utama Komenwa: Peran TNI masih dibutuhkan dalam pemulihan keamanan nasional
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan Danantara itu. Ia mengatakan Danantara, yang memeroleh dividen dari BUMN, semestinya bisa menangani masalah utang tersebut tanpa melibatkan APBN. Tepatkah keputusan Menteri Purbaya?
"Menurut saya keputusan Mentri keuangan Purbaya sangat tepat, karena beban hutang ini akan membuat negara bangkrut, biarlah badan usaha tersebut mencari solusi sendiri," pungkasnya.
Editor : Redaksi
