JAKARTA, HINews - Presiden Prabowo Subianto diprediksi bakal "terjungkal" atau mengalami penurunan elektabilitas pada Pilpres 2029 akibat pernyataan yang kerap memicu kontroversi di ruang publik.
Seperti, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto melontarkan sindiran "saking pintarnya jadi goblok" kepada sejumlah pakar atau pengamat yang dinilainya melontarkan fitnah dan kritik tanpa kejujuran intelektual.
Baca Juga: Gelombang Kritik Kampus pada Jokowi Bakal Gerus Elektabilitas Prabowo-Gibran
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato tanpa teks dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Jumat, 18 September 2026.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menilai dampak komunikasi Prabowo yang kerap melontarkan kontroversial, terlebih melanggar norma komunikasi publik, dapat menggerus basis pemilih moderat dan kelompok pemilih muda (Generasi Z dan Alfa) yang menginginkan stabilitas.
Menurut dia, setiap blunder verbal atau kebijakan yang kontroversial yang dilakukan oleh Presiden Prabowo diprediksi menjadi komoditas politik dan bahan kampanye yang sangat efektif bagi oposisi untuk membangun narasi ketidaklayakan di Pilpres 2029.
“Sebab, pada tahun 2029 mendatang, proporsi pemilih Generasi Z dan Alfa akan semakin besar. Kelompok ini umumnya lebih kritis terhadap substansi kebijakan dan gaya retorika pemimpin di media sosial,” ujar Syakur kepada HINews di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Selain itu, Prabowo juga kerap menyindir elemen masyarakat atau pengamat yang vokal dengan menyebut mereka sebagai pihak yang belum 'move on' atau pendukung dari kubu yang kalah dalam Pilpres.
Baca Juga: Pengamat Politik Asing Ini Prediksi Prabowo Lebih Otoriter Jika Berhasil Menagi Pilpres
Syakur menilai meski Prabowo tengah berada di puncak kekuasaan nasional, dan memiliki kontrol besar terhadap panggung politik, konsolidasi partai, dan jaringan birokrasi yang menjadi modal besar untuk mengamankan tiket dan dukungan di 2029, namun demikian pidato Prabowo kerap diframing negatif.
Menurutnya kata "goblok" tidak pantas diucapkan oleh seorang Presiden dalam forum resmi. “Sebagai kepala negara, ucapan beliau menjadi teladan, dan pemilihan diksi yang kasar dianggap menurunkan marwah kepemimpinan,” jelasnya.
Syakur menegaskan, di dalam sistem demokrasi, pakar dan pengamat berfungsi sebagai alat kontrol kebijakan (check and balances) agar program pemerintah berjalan transparan dan tepat sasaran.
Karena itu, pengamat menyampaikan pendapatnya berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki. Jika ada perbedaan pendapat atau tidak adanya kesesuaian, seyogyanga dibantah dengan data pula, bukan sebaliknya menyebut kata “goblok” terhadap pengamat atau pakar.
Baca Juga: Prabowo Minta TKN Tidak Berbuat Curang
Dia kembali menegaskan, bahwa para pakar bekerja berdasarkan ilmu sekaligus pengetahuannya, karena kedua hal tersebut saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan dalam praktik profesional.
Syakur menyebut, bahwa para pakar atau ahli berfungsi sebagai instrumen penting dalam sistem check and balances baik dalam pemerintahan, pembuatan kebijakan publik, maupun kehidupan bernegara.
“Para pakar ini berfungsi sebagai penyeimbang eksternal yang menjaga agar kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga tersebut tetap objektif, rasional, dan berbasis data,” katanya.
Sebab, penguasa atau politisi sering kali membuat keputusan berdasarkan kepentingan politik jangka pendek. Sedangkan para pakar hadir untuk menguji apakah kebijakan tersebut masuk akal secara ilmiah dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat.
"Ketika pemerintah bersikeras pada satu solusi, pakar dapat menyodorkan opsi lain yang lebih efektif, efisien, atau minim risiko. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak boleh merendahkan apalagi menyebutnya ‘goblok’ pada para pakar,” pungkasnya. (Ugy)
Editor : Redaksi
