JAKARTA, HINews - Kerusuhan akibat demo berujung anarki hingga menelan korban jiwa menjadi perhatian publik.
Terlebih kerusuhan demo pecah setelah insiden kematian driver ojol Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil Rantis Brimob saat demo DPR, pada Kamis (28/8/2025) malam.
Baca Juga: Projek Kereta Cepat Trial n Error, Badan Usaha Wajib Bayar Hutang
Menurut pengamat militer Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono mengatakan dalam insiden kerusuhan berujung ada korban jiwa, elit politik juga harus bertanggungjawab.
"Fenomena penjarahan di rumah anggota DPR Achmad Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya dan rumah Mentri keuangan Sri Mulyani merupakan dampak dari akumulasi kemarahan rakyat terhadap perilaku anggota dewan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat," kata Wibi, Ahad (31/8/2025).
Lanjutnya, terutama ucapan dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni sudah melukai hati rakyat Indonesia hingga menimbulkan kerusuhan.
"Peristiwa ini seakan mengulang kembali kerusuhan dan penjarahan pada tahun 98, Presiden Prabowo Subianto harus bersikap tegas dalam mengatasi kerusuhan yang terjadi selama tiga hari terakhir," ujar Wibi
Baca Juga: TNI Semakin Kuat dan Harus Lebih Profesional dan Proporsional
Wibi menekankan agar Presiden Prabowo membenahi lembaga-lembaga negara agar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Dia menilai pola yang sama seperti peristiwa 98, seperti ada pembiaran aparat dalam penjarahan ini, tidak ada penjagaan yang berlapis dari Polri dan TNI, apalagi yang dijarah rumah pejabat," jelasnya.
"Saya juga melihat pemerintahan selama 10 tahun terakhir ini tidak ada acara acara yang bersifat menyejukkan umat dan malah banyak joget joget, sudah saatnya berubah kearah spritual seperti istiqosah kubro atau dzikir nasional seperti yang sering dilakukan sejak diawal reformasi '99 oleh Gus Dur, saya pun pernah membuat event keagamaan seperti festival Walisongo '99 yang bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif dan menjaga stabilitas nasional, diera SBY ada majelis dzikir oleh Aa Gym dan sebagainya," tutur Wibi
Baca Juga: Perilaku Koruptif dan Kebocoran APBN Perberat Ekonomi Fiskal
Lebih lanjut, fenomena ini harus segera dihentikan aparat agar tidak terjadi preseden buruk bagi keutuhan NKRI, ini jelas ada yang menunggangi, rakyat harus bersatu.
"DPR batalkan kenaikan tunjangan anggota, dan saatnya Presiden Prabowo bersih bersih Kabinet yang lebih profesional dan akuntabel, serta segera memenuhi tuntutan masyarakat terutama terkait keadilan dan kesenjangan sosial, dan memberikan pernyataan yang sejuk serta mengganti pucuk pimpinan di
polri dan TNI," pungkasnya
Editor : Redaksi
